Kompetisi Daerah Dorong Realisasi Indonesia ASRI

Kendari, ıNarasikita - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya kompetisi antardaerah sebagai alat strategis untuk mewujudkan visi nasional Indonesia ASRI, yang mencakup keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di Makassar, ia menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penanganan sampah dan peningkatan kualitas lingkungan menjadi fondasi utama dari gerakan ini, yang disusun sebagai bagian dari delapan cita-cita nasional.

Pemda diminta mengukur kinerja berdasarkan indikator konkret, termasuk akses layanan kesehatan, realisasi Program Tiga Juta Rumah, pengelolaan sampah, serta kualitas pendidikan dan pelayanan publik. Penilaian dilakukan secara menyeluruh di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, guna mendorong keseragaman standar pelayanan sekaligus memperkuat akuntabilitas. Tito menekankan bahwa setiap daerah harus menyesuaikan pendekatan dengan kondisi lokal, namun tetap berkomitmen pada tujuan nasional.

Ia menyambut baik inovasi seperti penggunaan videotron di ruang publik sebagai alternatif promosi yang lebih teratur dan estetis, mencontohkan penerapan di Jakarta, Semarang, dan Bandung. Langkah ini dinilai sebagai bentuk konkret penataan ruang kota yang sejalan dengan prinsip ASRI. Tito juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan secara langsung memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah, yang diharapkan menjadi pemicu percepatan implementasi di lapangan.

Kompetisi tersebut bukan hanya ajang penghargaan, tetapi juga instrumen pendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Tito berharap penghargaan yang diberikan mampu memotivasi daerah untuk terus berinovasi, memanfaatkan dana insentif secara optimal, serta mempertahankan kinerja tinggi. Ia juga mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI atas penyelenggaraan apresiasi ini, yang dianggap sebagai bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.