KUR Bank Mandiri Capai Rp29,53 Triliun hingga Agustus 2026

Kendari, ıNarasikita - Hingga akhir bulan Agustus 2026, Bank Mandiri telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp29,53 triliun, atau setara 72,03% dari target tahunan sebesar Rp41 triliun. Penyaluran ini menjangkau 223.284 pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh wilayah Indonesia, menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi sektor ekonomi yang dinilai strategis bagi pertumbuhan nasional.

Dari total penyaluran, sebesar 64,48% atau Rp19,04 triliun dialokasikan ke sektor produksi, sementara 35,52% atau Rp10,48 triliun diberikan untuk sektor non produksi. Sektor pertanian menjadi yang terbesar menerima dana, dengan penyaluran mencapai Rp9,84 triliun atau 33,32%, diikuti jasa produksi sebesar Rp6,47 triliun (21,92%) dan industri pengolahan senilai Rp2,28 triliun (7,75%). Selain itu, sektor perikanan dan pertambangan juga mendapatkan alokasi masing-masing Rp424 miliar dan Rp14,62 miliar.

Senior Vice President Micro Development and Agent Banking Bank Mandiri, Bayu Trisno Arief Setiawan, menegaskan bahwa fokus pada sektor produksi bukan sekadar kebijakan, melainkan bagian dari strategi mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Ia menekankan bahwa sektor produksi memiliki potensi tinggi dalam menyerap tenaga kerja, menciptakan nilai tambah, serta mendukung ketahanan pangan dan program nasional lainnya. Dengan demikian, penyaluran KUR dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi dan inklusi keuangan.

Kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan tingkat non-performing loan (NPL) KUR berada di bawah 1%. Sejak 2008 hingga Agustus 2026, total penyaluran KUR Bank Mandiri mencapai Rp332,77 triliun kepada 3,81 juta debitur. Pada tahun ini, 157.839 debitur baru menerima KUR, atau 71,75% dari target 220.000 debitur. Pencapaian ini menjadi bukti konsistensi dalam menjalankan mandat pemerintah, sejalan dengan semangat HUT ke-28 dengan tema “Tumbuh Bersama Majukan Indonesia”.

Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, lembaga terkait, serta ekosistem usaha guna memperluas akses pembiayaan produktif. Upaya ini bertujuan memperkuat rantai pasok, meningkatkan daya saing UMKM, dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas, berkelanjutan, serta berdampak langsung bagi masyarakat di berbagai daerah.