Sabtu, 10 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Likuiditas Harus Mengalir ke Sektor Produktif untuk Dorong Pertumbuhan

Kemenkeu tekankan pentingnya arus uang yang produktif, bukan sekadar likuiditas, agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabil.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Sabtu, 10 Oktober 2026, 17.54 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Likuiditas Harus Mengalir ke Sektor Produktif untuk Dorong Pertumbuhan📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Keuangan menekankan bahwa keberadaan likuiditas dalam sistem keuangan tidak otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi jika tidak diarahkan ke sektor-sektor yang mampu menghasilkan nilai tambah. Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi DJSEF, Noor Faisal Achmad, menegaskan bahwa uang yang mengendap dalam perputaran tanpa aktivitas produktif tidak berdampak nyata terhadap perekonomian nasional. Ia menekankan perlunya transmisi likuiditas yang efektif menuju sektor riil, seperti pertanian, UMKM, dan industri ekspor.

Dalam paparannya pada acara Mata Lokal Fest 2026 di Jakarta, Noor mencontohkan dampak nyata likuiditas saat petani bisa membiayai tanam, pelaku usaha kecil mendapatkan akses bahan baku, serta eksportir mampu menambah kapasitas produksi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya bisa tercapai jika ada sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan sektor riil dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Pemerintah, kata dia, memainkan peran katalis melalui belanja APBN yang secara konsisten digunakan untuk memacu investasi, memperkuat konektivitas, serta melindungi kelompok rentan. Hingga Agustus 2026, realisasi belanja pemerintah mencapai Rp1.791,5 triliun, termasuk alokasi belanja modal sebesar Rp159,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan sistem irigasi. Pendanaan ini diharapkan mampu mempercepat akses dan efisiensi produksi di berbagai daerah.

Namun, keberhasilan tersebut tetap bergantung pada kredibilitas pengelolaan fiskal. Defisit anggaran per Agustus 2026 tercatat sebesar Rp240,1 triliun, atau setara 0,96 persen dari PDB, yang menunjukkan kewaspadaan terhadap keseimbangan anggaran. Noor menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi tidak dibangun semata dari komunikasi, melainkan dari konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan, kualitas institusi, dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya