Pemda Diminta Perkuat Gerakan ASRI untuk Kota Bersih dan Tertata

Kendari, ıNarasikita - Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah dalam mendorong transformasi lingkungan perkotaan melalui Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI). Arahan ini disampaikan dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II di Balikpapan, yang menekankan komitmen bersama menciptakan kota yang bersih, tertata, dan ramah lingkungan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada konsistensi kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah.

Penanganan sampah, menurut Mendagri, harus dimulai dari sumber, yakni rumah tangga, hingga pengolahan di tahap akhir. Upaya seperti pengolahan sampah menjadi energi dan penerapan konsep 3R—reduce, reuse, recycle—diprioritaskan sebagai solusi berkelanjutan. Ia juga menyebut kerja bakti atau korve sebagai alat efektif yang dapat diperkuat secara nasional untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat.

Kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, diminta mengambil peran strategis dengan menyelaraskan kebijakan di seluruh level pemerintahan. Menurutnya, konsistensi kebijakan dari berbagai lembaga, termasuk BUMN, akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Ia menekankan bahwa jika semua pemimpin daerah berjalan seirama, perubahan nyata dalam kebersihan kota dapat terwujud secara bertahap.

Selain sampah, Presiden juga menyoroti pentingnya penataan ruang publik, khususnya media promosi seperti spanduk dan baliho. Diperlukan pendekatan yang lebih tertib dan estetis, sejalan dengan praktik di negara maju, dengan memanfaatkan teknologi seperti videotron sebagai alternatif media promosi yang lebih efisien dan tidak mengganggu tata kota. Langkah ini diharapkan menciptakan kota yang tidak hanya bersih tetapi juga indah dipandang.

Penghargaan dalam ajang apresiasi tahun ini turut memasukkan kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri sebagai bentuk insentif bagi daerah yang unggul. Mendagri menyebut rencana penambahan kategori pertumbuhan ekonomi, setelah masukan dari Kepala BPS, sebagai upaya menyelaraskan pembangunan lingkungan dengan kesejahteraan ekonomi daerah. Tujuannya agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada kebersihan, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan inklusif.