Pertamina NRE Siap Wujudkan PLTS 100 GW, Minta Kepastian Regulasi

Kendari, ıNarasikita - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menyatakan kesiapan penuh untuk turut serta dalam program nasional pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt peak (GWp). Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis, menegaskan bahwa perusahaan berambisi menyumbang sebanyak mungkin dari target tersebut, meski jumlah pastinya akan ditentukan melalui alokasi resmi dari pemerintah dan PLN. Ia menekankan bahwa meski ambisi besar, realistisnya eksekusi bergantung pada koordinasi dan perencanaan bersama.

Menurut John, tantangan utama bukan hanya pada kapasitas teknis, tetapi juga pada kesiapan seluruh elemen pendukung, termasuk rantai pasok, produksi material dalam negeri, dan ketersediaan teknologi. Ia menyoroti bahwa saat ini Indonesia belum memiliki kapasitas produksi komponen utama PLTS secara mandiri, sehingga diperlukan kerja sama strategis dengan mitra nasional dan internasional melalui MoU dan kolaborasi teknis.

Ia juga menyoroti aspek ekonomi sebagai faktor penentu keberlanjutan proyek energi terbarukan. Tanpa kepastian regulasi yang jelas, investasi akan sulit terjadi. Ia mencontohkan kebijakan blending bioetanol yang sukses karena adanya kewajiban penggunaan (mandatory blending), serta pentingnya pembaruan harga indeks pasar (HIP) yang telah lama tidak diperbarui agar tetap kompetitif.

Di sisi lain, Norman Ginting, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), menilai program 100 GWp akan menjadi pemicu besar bagi pertumbuhan industri dalam negeri. Menurutnya, permintaan besar terhadap energi terbarukan akan mendorong kenaikan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan basis industri lokal. Ia menekankan bahwa transformasi energi bukan hanya soal pasokan listrik, tetapi juga pendorong ekonomi berkelanjutan yang harus diikuti dengan kesiapan SDM dan teknologi.

Kunci keberhasilan program strategis seperti PLTS 100 GWp, B50, E20, dan waste to energy, menurut Norman, adalah kolaborasi lintas sektor. Ia menyerukan peningkatan koordinasi antarinstansi, sektor swasta, dan lembaga riset untuk memastikan eksekusi proyek berjalan efisien dan berkelanjutan.