Stok Beras Melimpah, Tapi Beras Premium 5 Kg Langka di Ritel

Kendari, ıNarasikita - Ketersediaan beras di tingkat nasional tetap berada pada level aman, bahkan melampaui target, namun di lapangan masyarakat mengalami kesulitan menemukan beras premium kemasan 5 kg di sejumlah gerai ritel modern. Fenomena ini muncul di tengah kebijakan pemerintah yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras premium, yang tidak sesuai dengan kenaikan biaya produksi di tingkat hulu. Akibatnya, pelaku usaha memilih tidak menyalurkan produk ke kanal ritel yang dibatasi harganya, meskipun stok fisik beras masih tersedia.

Ketidakselarasan antara harga jual di hilir dan biaya produksi di hulu menjadi akar permasalahan utama. Harga gabah kering panen yang diterima petani saat ini berkisar antara Rp7.000 hingga Rp7.500 per kg, melebihi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kg. Sementara itu, HET beras premium belum mengalami penyesuaian signifikan, sehingga margin keuntungan yang diharapkan pelaku usaha menjadi sangat sempit. Dalam kondisi ini, distribusi ke ritel modern menjadi tidak menarik secara ekonomi.

Pelaku usaha yang sebelumnya telah membangun ekosistem produksi sendiri—mulai dari pengadaan gabah, penggilingan, grading, pengemasan, distribusi, hingga penjualan—kini menghadapi tekanan besar. Mereka mempertimbangkan kembali strategi distribusi, dengan memilih menyalurkan produk ke kanal lain yang tidak terkena pembatasan harga. Akibatnya, meskipun stok beras pemerintah dalam kondisi tinggi, produk premium bermerek tetap sulit ditemukan di rak supermarket.

Peran negara dalam mengelola pangan melalui Bulog, cadangan beras, dan pengendalian harga memang penting untuk menjaga ketersediaan pangan. Namun, ketidaksesuaian desain kebijakan dengan realitas biaya di hulu justru menciptakan dislokasi pasar. Beras tersedia secara fisik, tetapi tidak mengalir ke kanal yang ditetapkan harga maksimalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan intervensi perlu dievaluasi secara menyeluruh, agar tidak mengganggu alur ekonomi yang sudah berjalan.

Eliza Mardian, pengamat pertanian dari CORE Indonesia, menegaskan bahwa masalah bukan pada kekurangan stok, melainkan pada ketidaksesuaian struktur harga. Produk premium tidak menghilang secara total, tetapi terdorong keluar dari kanal ritel karena tidak lagi ekonomis. Solusi jangka panjang, menurutnya, bukan dengan memperketat pengawasan, tetapi dengan menyesuaikan HET secara berkala sesuai dinamika biaya di hulu, sehingga ekosistem produksi tetap berjalan seimbang dan masyarakat tetap bisa mengakses produk berkualitas.