Protes Massal di Praha Tuntut Perlindungan Independensi Media

Kendari, ıNarasikita - Ratusan warga memadati Alun-Alun Kota Tua Praha dalam aksi protes besar-besaran, mengecam keputusan mendadak oleh anggota parlemen untuk mempercepat pemungutan suara atas RUU perubahan sistem pendanaan media penyiaran publik. Aksi ini muncul setelah pemungutan suara awal digelar secara tiba-tiba pada malam hari tanpa agenda resmi, yang memicu kekhawatiran luas mengenai transparansi dan demokrasi dalam proses legislasi.

RUU tersebut berencana menghentikan pendanaan berbasis langganan rumah tangga untuk Televisi Ceko dan Radio Ceko, lalu mengalihkannya ke anggaran negara. Pemerintah pimpinan Perdana Menteri Andrej Babis, yang didukung partai sayap kanan SPD, disebut telah sering berseteru dengan media, baik publik maupun swasta. Kritikus menilai perubahan ini akan melemahkan kemandirian lembaga penyiaran dan membuka ruang bagi intervensi politik.

Ketua Parlemen SPD, Tomio Okamura, membatasi waktu debat dan menetapkan pemungutan suara pada pukul 04:36 dini hari, yang dituding sebagai bentuk tekanan terhadap proses demokrasi. Tokoh protes, Mikulas Minar, menegaskan bahwa tindakan pemerintah telah melampaui batas, dengan menyatakan bahwa masyarakat tidak lagi percaya pada niat tulus di balik kebijakan tersebut. Aksi massa ini disebut sebagai peringatan tegas bagi pemerintah untuk meninjau ulang langkah yang dianggap merusak sistem media yang telah terbukti kredibel.

Dalam survei Reuters Institute 2025, Televisi Ceko tercatat sebagai sumber berita paling dipercaya dan paling banyak ditonton lintas usia. Perubahan aturan diperkirakan akan mengurangi pendanaan sekitar 15%, yang dapat berdampak signifikan pada kualitas dan keberlanjutan layanan publik. Kelompok oposisi membandingkan kebijakan ini dengan reformasi media di Hungaria di bawah Viktor Orban, yang dinilai memperkuat dominasi media pemerintah.

Dukungan internasional pun mulai terlihat, dengan European Broadcasting Union dan 15 organisasi hak pers, termasuk Reporters Without Borders, mendesak adanya perdebatan publik lebih luas dan menolak regulasi yang mengancam keberlangsungan media publik. Presiden Petr Pavel menyerukan perlunya pengawasan independen oleh para ahli, menekankan bahwa Republik Ceko merupakan salah satu negara di Eropa Tenggara Timur yang berhasil menjaga keseimbangan antara media publik dan swasta.