Protes Siswa Prancis Meledak, Kepolisian Sebut Kondisi Tak Terkendali

Kendari, ıNarasikita - Kepolisian Prancis mengungkapkan bahwa gelombang protes pelajar yang melanda seluruh wilayah negara telah melampaui kendali pihak berwenang. Dalam pernyataan resmi yang disebarkan melalui platform digital, Kepala Kepolisian Paris Patrice Faure menekankan bahwa gerakan yang awalnya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan kini telah meluas dan didorong oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Ia menyerukan penghentian aksi blokade sekolah dan kerusuhan, serta mendorong pelajar untuk memilih jalur protes damai yang sesuai dengan aturan hukum.

Aksi protes yang bermula dari seruan serikat pelajar menyebar cepat sejak awal pekan, didukung oleh aksi mogok guru yang digagas oleh serikat pekerja. Dalam sepekan terakhir, lebih dari 5.000 remaja—kebanyakan pelajar menengah—telah diamankan oleh aparat keamanan, sementara lebih dari 600 anggota polisi mengalami cedera akibat bentrokan. Kerusakan properti, termasuk sekolah dan fasilitas umum, diperkirakan mencapai puluhan juta euro. Para guru dan warga sipil juga menjadi sasaran serangan, menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan.

Para peserta protes, seperti Maisa, remaja berusia 17 tahun dari pinggiran Paris, menyoroti kondisi kelas yang terlalu padat, kekurangan tenaga pendidik, serta bangunan sekolah yang rusak dan tidak layak. Ia menyebutkan bahwa pada tahun lalu, ia harus mengikuti ujian bahasa Prancis tanpa adanya guru mata pelajaran tersebut. “Ini bukan kondisi yang layak untuk belajar,” tegasnya. Di tempat lain, Amelia, 15 tahun, menyuarakan ketidakadilan sosial dengan membawa spanduk bertuliskan, “Alamat tempat tinggal kami seharusnya tidak menentukan masa depan kami.”

Pihak keamanan memperingatkan bahwa aksi yang terorganisir, terutama di kawasan ibu kota, berpotensi memicu kekerasan lebih besar, terutama dengan dugaan keterlibatan kelompok anarkis sayap kiri yang memanfaatkan momentum gerakan. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menegaskan bahwa situasi saat ini berada dalam “iklim kekerasan yang tidak dapat diterima” dan menyerukan pemulihan ketertiban secara tegas. Namun, para pelajar tetap bersikeras bahwa mereka memperjuangkan hak dasar atas pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi berbasis lokasi atau latar belakang sosial.