Sarwendah Laporkan 46 Akun Medsos Terkait Fitnah dan Pencemaran Nama Baik

Kendari, ıNarasikita - Sarwendah resmi melaporkan 46 akun media sosial ke pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah secara sistematis. Laporan ini merupakan respons terhadap serangan digital yang dinilai merusak reputasi dan menciptakan opini negatif terhadap dirinya. Pelaporan dilakukan melalui kuasa hukumnya, Pablo Benua, yang menegaskan bahwa langkah hukum ini merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan atas serangan yang dilakukan secara terus-menerus melalui platform digital.

Dalam keterangan resmi, Pablo Benua mengungkapkan bahwa 46 akun tersebut dibedakan dalam dua klaster utama. Klaster pertama terdiri dari akun-akun yang menampilkan identitas pemilik secara eksplisit, termasuk influencer dan pengguna media sosial yang aktif menggunakan fitur live streaming. Klaster kedua mencakup akun-akun penyedia jasa pemotongan konten atau clipper yang diduga terlibat secara organisasi dalam menyebarkan materi yang merugikan.

Pihak pelapor telah melakukan investigasi mendalam bersama sejumlah praktisi keamanan siber dan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperkuat bukti digital. Proses hukum kini telah memasuki tahap pemeriksaan saksi, sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum bahwa laporan telah dilayangkan sejak minggu lalu dan proses penyidikan sedang berjalan secara intensif.

Laporan ini muncul setelah Ruben Onsu melaporkan tiga kasus ke Polda Metro Jaya, termasuk dugaan penyebaran rekaman video call yang diklaim berasal dari Sarwendah. Rekaman tersebut diunggah di media sosial pada 10 Oktober, memicu respons hukum dari Ruben pada 11 Oktober. Dalam laporan tersebut, Ruben menyerahkan bukti fisik berupa flashdisk dan tangkapan layar, serta melaporkan dugaan akses ilegal terhadap data pribadi anaknya, Betrand Peto, melalui alamat email tertentu yang dikaitkan dengan nomor telepon milik Sarwendah.

Sarwendah sendiri sebelumnya membuka ruang bagi pihak yang meragukan keaslian rekaman untuk menuntut uji forensik digital. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang menilai konten tersebut palsu atau dimanipulasi dapat melaporkannya ke kepolisian agar dapat diverifikasi secara ilmiah. Langkah ini menunjukkan sikap terbuka dan tegas dalam menghadapi isu yang menyeret reputasinya secara publik.