Turki Perkuat Kolaborasi Militer dengan Libya Timur

Kendari, ıNarasikita - Turki kini memperdalam kemitraan militer dengan otoritas de facto di wilayah timur Libya, menandai pergeseran dari sikap netral ke bentuk kerja sama konkret. Kolaborasi ini mencakup pembangunan fasilitas militer, pemasangan sistem radar canggih, serta pelatihan bagi perwira Libya di Ankara, melibatkan sejumlah perusahaan pertahanan Turki. Langkah ini terjadi meski belum ada pengumuman resmi mengenai pembentukan pangkalan tetap atau penempatan pesawat nirawak.

Kerja sama tersebut melibatkan Wakil Komandan Pasukan Timur, Saddam Haftar, yang secara langsung memimpin pembicaraan dengan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki. Meskipun tidak ada pernyataan resmi yang menyebutkan penempatan militer permanen, dinamika hubungan menunjukkan intensifikasi koordinasi teknis yang signifikan antara kedua pihak.

Kekhawatiran dari Mesir—yang sebelumnya menjadi sekutu dekat Khalifa Haftar—tidak muncul, justru muncul koordinasi erat antara Kairo dan Ankara dalam isu Libya. Menurut sumber yang dikutip, semua inisiatif Turki di Libya dilakukan dalam kerangka konsultasi dengan otoritas Mesir. Direktur Arab Foundation for Development Strategic Studies, Samir Ragheb, menyatakan bahwa hubungan bilateral kini mencapai tingkat koordinasi tinggi, bahkan dalam isu Sudan, di mana kedua negara mendukung angkatan bersenjata Sudan melawan RSF.

Pendekatan ini dinilai strategis bagi Mesir, karena membantu membatasi dukungan LNA terhadap kelompok militer yang bertentangan dengan kepentingan Kairo di Tanduk Afrika. Selain itu, kehadiran Turki di wilayah selatan Libya dianggap tidak mengancam kepentingan Mesir secara langsung, mengingat lokasinya jauh dari perbatasan. Bahkan, hal ini dibuka sebagai peluang untuk memperkuat kerja sama keamanan di kawasan Sahel dan Sahara.

Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah mendapatkan pengakuan dari otoritas Libya timur terhadap perjanjian batas maritim 2019 yang ditandatangani Ankara dengan Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya (GNA). Mesir sendiri tidak menolak perjanjian tersebut, menunjukkan adanya kesepahaman politik. Namun, pakar keamanan Libya, Faisal Bualraiga, menekankan bahwa hingga kini belum terjadi aliansi strategis resmi, dan kehadiran militer permanen di dekat perbatasan Mesir atau Aljazair tetap menjadi isu sensitif.