WNI Diduga Jadi Tentara Bayaran Rusia, Pengurusan Paspor di Depok Terekspos
Satu dari delapan WNI yang diduga menjadi tentara bayaran Rusia diketahui pernah mengurus paspor di Depok, dengan catatan penggantian pada April 2026 sesuai prosedur resmi.
Redaksi iNarasikita·Jumat, 4 September 2026, 11.47 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Kendari, ıNarasikita - Seorang warga negara Indonesia yang kini disebut terlibat sebagai tentara bayaran di Rusia diketahui memiliki riwayat pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Depok. Informasi ini muncul setelah pemerintah mengungkapkan adanya delapan WNI yang diduga terlibat dalam konflik di Ukraina dengan posisi sebagai angkatan bersenjata Rusia. Identitas terkait, yang disebut berinisial WOI, tercatat pernah mengajukan penggantian paspor pada 6 April 2026, sesuai standar prosedur layanan M-Paspor.
Kepala Imigrasi Depok, Ivan Triansyah, memastikan data tersebut berasal dari sistem resmi dan tidak menunjukkan indikasi kecurigaan saat proses pengurusan berlangsung. Ia menegaskan bahwa seluruh prosedur dilakukan sesuai ketentuan, tanpa adanya indikasi atau pemeriksaan khusus terhadap pemohon. Pengurusan paspor dilakukan secara rutin dan tidak terkait dengan kegiatan militer atau pelanggaran hukum.
Pengungkapan ini muncul di tengah perhatian internasional terhadap kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, yang disambut hangat oleh Presiden Vladimir Putin dalam forum ekonomi Timur. Dalam pidatonya di Vladivostok, Prabowo menekankan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral, termasuk dalam bidang pertahanan dan kerja sama strategis. Namun, isu WNI yang diduga terlibat konflik di Ukraina tetap menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan terhadap kebijakan pengawasan keimigrasian dan perbatasan.
Meski tidak ada bukti langsung bahwa WOI menggunakan paspor tersebut untuk kegiatan militer, kejadian ini memicu diskusi mengenai perlunya peninjauan lebih ketat terhadap proses penerbitan dokumen keimigrasian, terutama bagi warga yang memiliki riwayat perjalanan ke wilayah konflik. Pemerintah menyatakan tetap mengawasi keberangkatan warga ke negara-negara rawan konflik dan akan memperkuat koordinasi antarlembaga terkait keamanan siber dan mobilitas manusia.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Harga Bensin AS Tembus Rp72,7 Juta per Galon Akibat Ketegangan AS-Iran
Lonjakan harga bensin di AS mencapai Rp72,7 juta per galon menjelang Labor Day, dipicu serangan militer terhadap Iran dan kekhawatiran gangguan pasokan minyak global.
8 September 2026

JLR Siap PHK 4.000 Karyawan Akibat Tekanan Persaingan Global
Jaguar Land Rover mengumumkan pemangkasan 4.000 posisi kerja sebagai respons terhadap tekanan kompetitif dari mobil China dan ketidakpastian pasar global.
8 September 2026

Pesawat Kargo Melampaui Batas Landasan, Tewaskan Lima Orang di Miami
Kecelakaan pesawat kargo Amazon Prime Air 7598 di Bandara Internasional Miami menewaskan lima orang dan melukai lima lainnya, termasuk tiga dalam kondisi kritis, setelah melampaui batas landasan pacu saat mendarat.
7 September 2026

AS Perbarui Imbauan Keamanan untuk Wisatawan ke Brasil
Pemerintah AS memperbarui rekomendasi perjalanan ke Brasil dengan penekanan pada risiko kejahatan berkekerasan dan penculikan kilat di kawasan perkotaan.
7 September 2026
Berita Lainnya

Wiper Tak Boleh Dinyalakan Saat Kaca Tertutup Abu Vulkanik
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Perselisihan Antrean SPKLU Berujung Kekerasan Fisik
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Chery AiMoga Ekspor 2.000 Robot ke Lebih dari 60 Negara
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Xiaomi Perkenalkan SUV Skynomad dengan Teknologi EREV di China
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Startup AS Siap Kirim Wahana ke Alpha Centauri dengan Modal Rp265 Miliar
Selasa, 8 September 2026, 22.37 WITA

Dampak Ekonomi Gangguan Penerbangan Akibat Abu Vulkanik Bisa Capai Rp100 Miliar
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA

Purbaya Perkenalkan Skema Pinjaman Infrastruktur Berbasis DBH
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA

Implementasi E20 Tahun 2028, Pemerintah Percepat Investasi Pabrik Etanol
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA


