WNI Diduga Jadi Tentara Bayaran Rusia, Pengurusan Paspor di Depok Terekspos
Satu dari delapan WNI yang diduga menjadi tentara bayaran Rusia diketahui pernah mengurus paspor di Depok, dengan catatan penggantian pada April 2026 sesuai prosedur resmi.
Redaksi iNarasikita·Jumat, 4 September 2026, 11.47 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 6x dibuka
📷 CNN IndonesiaKendari, ıNarasikita - Seorang warga negara Indonesia yang kini disebut terlibat sebagai tentara bayaran di Rusia diketahui memiliki riwayat pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Depok. Informasi ini muncul setelah pemerintah mengungkapkan adanya delapan WNI yang diduga terlibat dalam konflik di Ukraina dengan posisi sebagai angkatan bersenjata Rusia. Identitas terkait, yang disebut berinisial WOI, tercatat pernah mengajukan penggantian paspor pada 6 April 2026, sesuai standar prosedur layanan M-Paspor.
Kepala Imigrasi Depok, Ivan Triansyah, memastikan data tersebut berasal dari sistem resmi dan tidak menunjukkan indikasi kecurigaan saat proses pengurusan berlangsung. Ia menegaskan bahwa seluruh prosedur dilakukan sesuai ketentuan, tanpa adanya indikasi atau pemeriksaan khusus terhadap pemohon. Pengurusan paspor dilakukan secara rutin dan tidak terkait dengan kegiatan militer atau pelanggaran hukum.
Pengungkapan ini muncul di tengah perhatian internasional terhadap kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, yang disambut hangat oleh Presiden Vladimir Putin dalam forum ekonomi Timur. Dalam pidatonya di Vladivostok, Prabowo menekankan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral, termasuk dalam bidang pertahanan dan kerja sama strategis. Namun, isu WNI yang diduga terlibat konflik di Ukraina tetap menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan terhadap kebijakan pengawasan keimigrasian dan perbatasan.
Meski tidak ada bukti langsung bahwa WOI menggunakan paspor tersebut untuk kegiatan militer, kejadian ini memicu diskusi mengenai perlunya peninjauan lebih ketat terhadap proses penerbitan dokumen keimigrasian, terutama bagi warga yang memiliki riwayat perjalanan ke wilayah konflik. Pemerintah menyatakan tetap mengawasi keberangkatan warga ke negara-negara rawan konflik dan akan memperkuat koordinasi antarlembaga terkait keamanan siber dan mobilitas manusia.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Houthi Negasi Serangan ke Makkah dan Madinah, Sebut Klaim Saudi Bohong
Kelompok Houthi menyangkal tudingan Arab Saudi bahwa rudal mereka menargetkan Makkah dan Madinah, menyebut pernyataan tersebut sebagai kebohongan besar.
25 Oktober 2026

4 Pilot Tewas dalam Tabrakan Pesawat Latih di Filipina
Dua pesawat latih SF-260 Angkatan Udara Filipina bertabrakan saat latihan, menewaskan empat pilot di Pangkalan Udara Fernando, Batangas.
25 Oktober 2026

Supervisor 34 Tahun Cari Kerja Sesuai Pengalaman
Seorang supervisor berusia 34 tahun berjuang menemukan pekerjaan yang sesuai keterampilan setelah kontrak kerja berakhir, dengan pilihan terbatas dan harapan tetap optimistis meski harus memulai dari bawah.
24 Oktober 2026

Nenek 96 Tahun Raih 15 Juta Pengikut, Bantu Biaya Panti Jompo
Nenek asal Connecticut berhasil menutupi biaya tinggal di panti jompo sebesar Rp190 juta per bulan melalui pendapatan dari media sosial.
24 Oktober 2026
Berita Lainnya

Transformasi Energi Indonesia Menapaki Jalur Kemandirian
Minggu, 25 Oktober 2026, 09.30 WITA

Penghapusan Insentif Flat Hemat Rp3 Triliun untuk MBG
Minggu, 25 Oktober 2026, 09.29 WITA

Lula dan Flavio Bolsonaro Saling Serang di Debat Akhir Pemilu
Minggu, 25 Oktober 2026, 09.09 WITA

Koneksi Starlink Stabil di Kecepatan 400 km/Jam, Ungkap Menteri Pertahanan Ukraina
Minggu, 25 Oktober 2026, 09.08 WITA

Penyintas Serangan Gereja Yordania Ungkap Detik-detik Pelaku Arahkan Pistol
Minggu, 25 Oktober 2026, 09.07 WITA

RI Kurangi Ekspor Gas ke Singapura, Dampaknya Di Bawah 2 Persen
Minggu, 25 Oktober 2026, 09.07 WITA

Richard Lee: Jangan Lawan Iblis dengan Logika
Minggu, 25 Oktober 2026, 09.06 WITA

Kanye West Tutup Konser GBK dengan Runaway Emosional
Minggu, 25 Oktober 2026, 09.06 WITA

