Rabu, 9 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

WNI Diduga Jadi Tentara Bayaran Rusia, Pengurusan Paspor di Depok Terekspos

Satu dari delapan WNI yang diduga menjadi tentara bayaran Rusia diketahui pernah mengurus paspor di Depok, dengan catatan penggantian pada April 2026 sesuai prosedur resmi.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Jumat, 4 September 2026, 11.47 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
WNI Diduga Jadi Tentara Bayaran Rusia, Pengurusan Paspor di Depok Terekspos
Foto: CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Seorang warga negara Indonesia yang kini disebut terlibat sebagai tentara bayaran di Rusia diketahui memiliki riwayat pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Depok. Informasi ini muncul setelah pemerintah mengungkapkan adanya delapan WNI yang diduga terlibat dalam konflik di Ukraina dengan posisi sebagai angkatan bersenjata Rusia. Identitas terkait, yang disebut berinisial WOI, tercatat pernah mengajukan penggantian paspor pada 6 April 2026, sesuai standar prosedur layanan M-Paspor.

Kepala Imigrasi Depok, Ivan Triansyah, memastikan data tersebut berasal dari sistem resmi dan tidak menunjukkan indikasi kecurigaan saat proses pengurusan berlangsung. Ia menegaskan bahwa seluruh prosedur dilakukan sesuai ketentuan, tanpa adanya indikasi atau pemeriksaan khusus terhadap pemohon. Pengurusan paspor dilakukan secara rutin dan tidak terkait dengan kegiatan militer atau pelanggaran hukum.

Pengungkapan ini muncul di tengah perhatian internasional terhadap kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, yang disambut hangat oleh Presiden Vladimir Putin dalam forum ekonomi Timur. Dalam pidatonya di Vladivostok, Prabowo menekankan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral, termasuk dalam bidang pertahanan dan kerja sama strategis. Namun, isu WNI yang diduga terlibat konflik di Ukraina tetap menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan terhadap kebijakan pengawasan keimigrasian dan perbatasan.

Meski tidak ada bukti langsung bahwa WOI menggunakan paspor tersebut untuk kegiatan militer, kejadian ini memicu diskusi mengenai perlunya peninjauan lebih ketat terhadap proses penerbitan dokumen keimigrasian, terutama bagi warga yang memiliki riwayat perjalanan ke wilayah konflik. Pemerintah menyatakan tetap mengawasi keberangkatan warga ke negara-negara rawan konflik dan akan memperkuat koordinasi antarlembaga terkait keamanan siber dan mobilitas manusia.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya