DPR Minta BGN Perbaiki Sistem Keamanan Pangan MBG

Kendari, ıNarasikita - Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan santri di Sidoarjo akibat konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius dari DPR RI. Anggota Komisi IX, Nurhadi, menyatakan bahwa insiden tersebut bukan sekadar kejadian tunggal, melainkan indikator sistemik yang mengancam keselamatan penerima manfaat program. Ia menekankan bahwa keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan MBG, mulai dari produksi hingga distribusi.

Nurhadi menyoroti adanya temuan serupa di berbagai daerah, termasuk Papua, yang menunjukkan persistensi masalah pada aspek higiene dapur, pengendalian suhu makanan, penyimpanan bahan baku, hingga proses distribusi. Ia menilai bahwa evaluasi sebelumnya belum cukup efektif karena masih bersifat reaktif. Oleh karena itu, ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengubah paradigma dari penanganan pasca-kejadian menjadi pencegahan proaktif di seluruh rantai pasok makanan.

Ia menekankan perlunya pendekatan terpadu yang mencakup audit menyeluruh terhadap seluruh proses, termasuk kualitas bahan baku, kebersihan fasilitas produksi, waktu antara memasak dan konsumsi, serta standar penyimpanan. Tanpa sistem pengawasan yang ketat dan transparan, risiko keracunan massal akan terus mengancam kredibilitas program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat.

Pihaknya juga meminta agar BGN segera memperkuat mekanisme pengawasan dan melibatkan lembaga terkait dalam audit rutin. Dengan langkah-langkah sistemik ini, diharapkan MBG dapat berjalan secara aman, terpercaya, dan berkelanjutan tanpa mengorbankan kesehatan rakyat. Tujuan utamanya adalah menjamin bahwa program bantuan pangan tidak justru menjadi ancaman bagi kesehatan.