Menteri Keuangan Resmi Gunakan Mobil Listrik Xpeng X9

Kendari, ıNarasikita - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi mengungkapkan penggunaan mobil listrik Xpeng X9 sebagai kendaraan dinas terbarunya. Pengungkapan dilakukan saat berinteraksi dengan awak media di kawasan Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat (28/8). Mobil tersebut dipilih sebagai alternatif kendaraan konvensional, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendorong mobilitas berkelanjutan.

Xpeng X9 merupakan MPV listrik mewah yang dibekali berbagai teknologi canggih dan dimensi besar. Panjangnya mencapai 5.316 mm, lebar 1.988 mm, tinggi 1.785 mm, serta jarak sumbu roda 3.160 mm, menjadikannya lebih luas dibanding model Alphard atau D9. Tiga varian tersedia, yakni Standard Range Pro dengan baterai LFP 94,8 kWh dan jangkauan hingga 620 km, Long Range Pro dengan baterai NCM 110 kWh dan jarak tempuh 715 km, serta Long Range Pro+ yang mengusung kapasitas baterai serupa dengan jarak tempuh maksimal.

Ketiga varian memiliki tenaga puncak 235 kW dan torsi 450 Nm, menunjukkan performa seragam meski berbeda jenis baterai. Fitur canggih yang dimiliki meliputi sistem kemudi roda belakang (rear wheel steering), layar dasbor 17 inci berbasis Snapdragon 8295, XPilot Assist dengan 27 sensor dan prosesor XP5 Supercomputing, serta Intelligent Parking Assist. Fokus utama mobil ini terletak pada kenyamanan kabin, dengan fitur seperti kursi '0 gravitasi' berfitur pijat di 10 titik, lapisan kulit Nappa, noise cancellation aktif real time, suspensi udara, pintu soft-close, 27 speaker Xopera, layar kabin 21 inci, dan pencahayaan berwarna.

Saat dimintai keterangan mengenai harga pembelian, Purbaya tidak memberikan angka pasti. Namun berdasarkan daftar harga resmi Xpeng, harga OTR di Jakarta untuk varian Standard Range Pro dimulai dari Rp1,14 miliar, Long Range Pro sebesar Rp1,219 miliar, dan tertinggi Long Range Pro+ seharga Rp1,259 miliar. Keputusan memilih kendaraan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan transportasi berkelanjutan di lingkungan institusi negara.