Presiden Kamerun Jadi Sorotan karena Kehadiran Langka di Negaranya

Kendari, ıNarasikita - Kehadiran Presiden Kamerun Paul Biya di ibu kota negara dalam beberapa hari terakhir menjadi peristiwa yang justru memicu kemarahan publik. Banyak warga menyebut kunjungan ini sebagai bentuk simbolis yang tidak sesuai dengan realitas—di mana sang pemimpin justru lebih sering berada di luar negeri, khususnya di Swiss, daripada menjalankan tugas di tanah kelahirannya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keterlibatan aktif pemimpin dalam menangani krisis yang sedang dihadapi negara.

Biya, yang menjabat sejak 1982, kini mengepalai negara untuk masa jabatan kedelapan setelah menang dalam pemilu tahun lalu. Ia diperkirakan akan berusia 99 tahun pada akhir masa jabatannya, menjadikannya salah satu pemimpin tertua di dunia yang masih berkuasa. Namun, sejumlah catatan menunjukkan bahwa sejak menjabat, ia telah menghabiskan lebih dari empat tahun di luar negeri hanya untuk keperluan pribadi, termasuk masa tinggal yang panjang pada tahun 2018. Pada 2024 dan 2026, ia juga absen selama dua bulan berturut-turut—dari 7 Juni hingga 20 Agustus—dalam periode krusial bagi stabilitas nasional.

Kondisi ini diperparah oleh situasi dalam negeri yang memburuk, termasuk tingginya angka pengangguran dan eskalasi konflik pemisahan diri di wilayah barat negara. Kritik pun bermunculan di media sosial, termasuk di TikTok, di mana warganet menyindir ironi bahwa rakyat Kamerun merasa seperti menerima kunjungan resmi dari kepala negara mereka sendiri. Seorang pengguna bernama Pr7ation menyampaikan kekecewaannya: “Saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda karena seorang kepala negara akan mengunjungi Anda.”

Pemerintah Kamerun membantah tudingan bahwa Biya tidak mampu menjalankan tugas, menegaskan bahwa ia tetap menjalankan fungsi kepemimpinan secara jarak jauh, meski tidak hadir secara fisik. Mereka menekankan bahwa kekosongan posisi wakil presiden tidak mengganggu kelancaran pemerintahan. Namun, hingga kini, pihak pemerintah belum merilis rincian resmi mengenai jadwal dan tujuan perjalanan presiden ke luar negeri, yang memperkuat kecurigaan publik terhadap transparansi kepemimpinan.