Trump Sebut Paris Jadi Kota Muslim Akibat Kebijakan Imigrasi Macron

Kendari, ıNarasikita - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyorot kebijakan imigrasi Prancis sebagai akar dari krisis sosial yang melanda Paris. Dalam pernyataan terbaru, Trump menyatakan bahwa kebijakan terbuka terhadap migran telah membawa konsekuensi besar, termasuk perubahan demografi yang menurutnya akan mengubah identitas kota. Ia menekankan bahwa Paris berisiko menjadi kota Muslim dalam waktu dekat jika pemerintah tidak segera menutup perbatasan.

Trump menegaskan bahwa ia telah memperingatkan Macron sejak bertahun-tahun lalu, menyebut kebijakan imigrasi sebagai kesalahan besar yang berpotensi memicu ketidakstabilan. Ia membandingkan pendekatan Prancis dengan kebijakan imigrasi ketat yang diterapkan di Amerika Serikat saat ini, termasuk penjagaan perbatasan dan penangkapan terhadap migran ilegal. Menurutnya, tindakan tegas seperti itu justru mampu mencegah kerusuhan dan menjaga keutuhan negara.

Di media sosial miliknya, Trump memperkuat argumen tersebut dengan menyerukan penutupan perbatasan segera. Ia menyalahkan migran sebagai penyebab utama ketegangan di Prancis, menekankan bahwa kelompok tersebut telah mengambil alih kebijakan publik dan menimbulkan kerusakan sosial. Pernyataan ini muncul di tengah gelombang demonstrasi yang semula fokus pada perbaikan sistem pendidikan, namun kemudian meluas ke isu biaya hidup dan ekonomi.

Aksi unjuk rasa yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan saat sejumlah kelompok menyalakan api, membakar kendaraan, dan melakukan penjarahan. Dampaknya, hampir 3.000 toko dilaporkan terkena dampak, sementara fasilitas publik di Paris, Marseille, dan kota-kota lain rusak. Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menegaskan komitmen pemerintah untuk memulihkan ketertiban, namun menolak menerapkan jam malam di ibu kota. Ia menyalahkan kelompok radikal ultra kiri atas upaya menciptakan kekacauan menjelang pemilu.

Namun, tokoh sayap kiri Jean-Luc Mélenchon menolak tuduhan tersebut dan meminta Lecornu meminta maaf atas tudingan yang dianggap mengalihkan perhatian dari akar masalah. Ia menekankan bahwa pemerintah harus berhenti memprovokasi situasi dan lebih fokus pada penyelesaian masalah mendasar, bukan menyalahkan kelompok tertentu.