Kontrak Publik Inggris Diduga Dukung Permukiman Ilegal Israel

Kendari, ıNarasikita - Sejumlah perusahaan yang dikaitkan dengan aktivitas permukiman ilegal Israel di Tepi Barat masih menjalankan kontrak dengan lembaga publik di Inggris, menurut temuan berbasis data pengadaan pemerintah dan analisis independen. Nilai keseluruhan 125 kontrak tersebut mencapai 2,129 miliar poundsterling, setara dengan Rp51,14 triliun berdasarkan kurs yang diperkirakan. Temuan ini muncul dari analisis mendalam terhadap catatan tender, dokumen perusahaan, dan data dari lembaga pengawas pengadaan publik.

Dari total tersebut, sebanyak 17 entitas perusahaan atau anak usaha teridentifikasi memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas di wilayah pendudukan, baik melalui sektor transportasi, layanan darurat, maupun pengelolaan infrastruktur. Lima kelompok usaha utama yang disebut dalam laporan PBB—Motorola Solutions, Heidelberg Materials, Egis, CAF, dan Fosun International—ternyata memiliki kontrak di berbagai bidang pemerintah Inggris. Beberapa di antaranya, seperti Airwave Solutions, anak usaha Motorola Solutions, mendapatkan perpanjangan kontrak besar dari Kementerian Dalam Negeri untuk layanan komunikasi darurat di Inggris, Skotlandia, dan Wales.

Motorola Solutions, yang telah tercatat dalam basis data HAM PBB sejak 2020, dikaitkan dengan penyediaan teknologi keamanan di permukiman Israel, termasuk sistem pengawasan dan komunikasi. Sementara itu, Heidelberg Materials dan anak usahanya di Israel, Hanson Israel, terlibat dalam kontrak infrastruktur publik dengan nilai total 184,79 juta poundsterling, meskipun perusahaan menyatakan telah menghentikan operasi tambang di Nahal Raba sejak 2023. Egis dan CAF juga terlibat dalam proyek transportasi perkotaan di Yerusalem Timur, yang menjadi bagian dari pengembangan wilayah yang disengketakan secara hukum internasional.

Di sisi lain, Fosun International, melalui anak usahanya Breas Medical, mendapatkan dua kontrak sektor publik senilai 1,29 juta poundsterling. Perusahaan ini terkait dengan Ahava, produsen kosmetik yang beroperasi di permukiman Mitzpe Shalem. Meski pemerintah Inggris telah mengingatkan perusahaan untuk tidak terlibat dalam proyek konstruksi di permukiman Israel sejak 2026, keputusan eksklusi tetap menjadi kewenangan masing-masing lembaga publik. Hal ini menciptakan ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah dan praktik pengadaan, yang memunculkan kekhawatiran hukum dan reputasi, terutama setelah Mahkamah Internasional menyatakan aktivitas permukiman Israel sebagai pelanggaran hukum internasional.