Pemerintahan & Kebijakan

Gelombang protes yang melanda Prancis sejak September menyebabkan krisis politik, ekonomi, dan sosial, dengan 85 persen warga menyatakan negara dalam kemunduran dan 98 persen tidak puas dengan kondisi saat ini.

21 Oktober 2026

Putusan MK yang tidak menemukan bukti ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka dinilai PDIP sebagai beban bagi pemerintahan Prabowo karena menunjukkan tidak memenuhinya syarat sebagai cawapres.

21 Oktober 2026

Pemerintah menegaskan empat pilar utama untuk membangun ekosistem kecerdasan artifisial yang mandiri, meliputi talenta, data, komputasi, dan kolaborasi inovasi.

21 Oktober 2026

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran fokus perluas akses internet hingga 98 persen desa, dengan fokus utama pada wilayah 3T dan lelang frekuensi 1,4GHz untuk layanan cepat dan terjangkau.

21 Oktober 2026

Kebijakan spektrum frekuensi terjangkau menjadi kunci percepatan pembangunan jaringan 5G di Indonesia, sejalan dengan tujuan transformasi digital nasional.

21 Oktober 2026

Kementerian Ketenagakerjaan kaji kemungkinan perluasan program magang nasional untuk lulusan SMA dan SMK, menyusul keberadaan program vokasi yang sudah menjangkau 300.000 peserta.

21 Oktober 2026

Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik soal jumlah menteri dengan menekankan efisiensi kerja dan kapasitas negara yang sebanding dengan Eropa.

21 Oktober 2026

Presiden Prabowo meminta penegak hukum mengusut tuntas perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan, dengan ancaman pencabutan izin dan tindakan hukum tegas.

21 Oktober 2026

Presiden menekankan pentingnya bangga terhadap capaian nyata pemerintahan dalam dua tahun, termasuk penegakan hukum dan perlindungan kekayaan negara dari penyelundupan.

21 Oktober 2026

Komisi IV DPR RI mengapresiasi peningkatan produksi beras nasional sebesar 13,29% dalam dua tahun, sejalan dengan perbaikan daya beli petani dan konsistensi kebijakan swasembada.

21 Oktober 2026

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan telah disahkan DPR, kini berada di Kementerian Setneg sebelum resmi diundangkan dan dipublikasikan.

21 Oktober 2026

Pemerintah menegaskan tidak ada rencana mengalihkan pembayaran gaji ASN melalui koperasi desa, dengan mekanisme tetap berjalan seperti semula.

21 Oktober 2026

Dua tahun menjabat sebagai wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka diuji oleh ekspektasi tinggi, namun kinerjanya terbatas pada aktivitas simbolis dan pengelolaan pengaduan publik tanpa pengaruh substantif terhadap kebijakan strategis.

21 Oktober 2026

Pemerintah terus memperkuat industrialisasi dan hilirisasi untuk menumbuhkan industri baru dan membuka lapangan kerja secara luas.

21 Oktober 2026

JPPI menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana kebijakan tidak naik kelas pada 2027/2028 demi memastikan keadilan dan kualitas pendidikan nasional.

21 Oktober 2026

Seorang alumni UNS mengajukan uji materi terhadap kewajiban menyerahkan ijazah SMA sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden, menilai ketentuan itu diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi.

21 Oktober 2026

Ajudan Gubernur Kalimantan Timur meminta maaf secara terbuka atas tindakan menyenggol peserta aksi mahasiswa yang terekam dalam video viral.

21 Oktober 2026

Pakar hukum menegaskan bahwa keputusan presiden menentukan jumlah anggota Wantimpres berada dalam ruang kebijakan konstitusional tanpa melanggar UUD 1945.

21 Oktober 2026

Dalam dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, legislasi nasional menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam transformasi hukum pidana dan perlindungan tenaga kerja.

21 Oktober 2026

Menteri Koordinator Perekonomian membantah adanya rencana pembagian handphone gratis sebagai bagian dari digitalisasi bantuan sosial, meski program rekening digital gratis tetap berjalan di kuartal IV 2026.

21 Oktober 2026

Jakarta Film Summit 2026 resmi dibuka dengan tujuan memperkuat ekosistem perfilman melalui kebijakan, investasi, dan kolaborasi regional, diikuti lebih dari 500 peserta dari 10 negara.

20 Oktober 2026