Pertambangan

Penerapan relaksasi aturan Devisa Hasil Ekspor untuk sektor pertambangan resmi berlaku mulai 1 September 2026, dengan tujuan meningkatkan ekspor dan menarik investasi secara bertahap.

31 Agustus 2026

Kejagung menerima penyerahan uang sebesar Rp401,65 miliar dari PT CNI Kolaka sebagai ganti kerugian negara akibat dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017–2020.

31 Agustus 2026

Meski terkena sanksi dari Satgas PKH di Konawe Utara, PT Tiran Indonesia tetap beroperasi dan menjual ore nikel, memicu pertanyaan soal efektivitas penegakan hukum dan pengawasan kawasan hutan.

31 Agustus 2026

Sejumlah perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara dipanggil Satgas PKH Kejagung untuk klarifikasi terkait potensi sanksi hingga miliaran rupiah akibat pemanfaatan kawasan hutan ilegal.

31 Agustus 2026

Masyarakat di wilayah lingkar tambang Mandiodo Konut mendesak Kementerian ESDM segera terbitkan RKAB PT Cinta Jaya untuk mencegah kegagalan ekonomi lokal.

31 Agustus 2026

DPP LAT melalui Satgas Kedaulatan Sumber Daya meminta kejelasan status adat dan komitmen pembangunan dari PT SCM di Routa, didukung Pemprov Sultra untuk fasilitasi dialog resmi.

31 Agustus 2026