Pemerintahan & Kebijakan

Pemerintah mengembangkan BBM terbarukan dari plastik melalui pirolisis, dengan kualitas mencapai cetane number di atas 51 dan potensi komersialisasi melalui skema B2B.

10 September 2026

Banyak penumpang gagal mendapatkan pengembalian dana penuh akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, terutama yang memesan melalui platform agen perjalanan daring.

10 September 2026

Pantauan pemerintah melalui sistem digital menunjukkan harga pangan di wilayah terdampak erupsi tetap stabil, termasuk telur dan daging ayam, meski fluktuasi pasar terjadi.

10 September 2026

Pemerintah siapkan rekening digital bagi warga dengan saldo awal Rp50 ribu yang dapat ditarik, ditargetkan menjangkau 200 juta penduduk melalui BRI dan BSI.

10 September 2026

Meski aktivitas vulkanik tengah landai, Gunung Anak Krakatau tetap dilarang dimasuki wisatawan karena statusnya sebagai cagar alam dan kawasan konservasi yang dilindungi undang-undang.

10 September 2026

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir ditargetkan menyumbang 14,2% dari total pasokan listrik nasional pada 2060, setara 276 TWh, sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi menuju net zero emission.

10 September 2026

Pemerintah dan DPR terus menyusun RUU Ketenagakerjaan baru dengan fokus pada mekanisme penetapan upah minimum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

10 September 2026

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperpanjang status tanggap darurat hingga akhir 2026 untuk menangani dampak konflik sosial di Jayawijaya dan Lanny Jaya secara menyeluruh.

10 September 2026

Pemerintah melaporkan produk UMKM dan lokal kini mengisi lebih dari 60% ruang penjualan di ritel modern, hasil dari kebijakan kemitraan baru yang menggantikan aturan wajib beli.

9 September 2026

Kenaikan gaji menteri Singapura hingga 64% menjadi sorotan, dengan penyesuaian bertahap dimulai Oktober 2026 berdasarkan penilaian kinerja dan transparansi sistem remunerasi.

9 September 2026

Pemerintah menargetkan penerapan bensin campuran bioetanol 20 persen pada 2028 dengan penghapusan cukai dan persiapan regulasi teknis menyusul.

9 September 2026

Sebanyak 26 pemerintah daerah di enam provinsi Papua belum selesaikan administrasi pencairan Dana Otsus Tahap II 2026, mengancam keterlambatan penyaluran dana pembangunan.

9 September 2026

Pemerintah mengintegrasikan sistem perizinan tenaga kerja asing dari tiga kementerian untuk mempercepat proses dan meningkatkan transparansi data.

9 September 2026

Pemerintah menetapkan rasio utang terhadap PDB pada 2027 di kisaran 40,31% hingga 40,64%, tetap berada jauh di bawah batas aman 60% yang ditetapkan undang-undang.

9 September 2026

Pemerintah wajibkan SNI untuk wadah makanan dari baja tahan karat guna jamin kualitas dalam Program Makan Bergizi Gratis.

9 September 2026

Otorita IKN memastikan titik kebakaran hutan dan lahan terjauh berjarak 30–40 kilometer dari kawasan inti pemerintahan, dengan penanganan melalui patroli darat, udara, dan edukasi pencegahan.

9 September 2026

Thailand resmi memangkas masa tinggal bebas visa bagi turis asing dari 60 menjadi 30 hari, berlaku mulai 15 September 2026, termasuk bagi WNI yang tetap bisa masuk tanpa visa hingga 30 hari.

9 September 2026

RUU Migas baru menetapkan BUK Migas sebagai entitas khusus yang mengelola seluruh aktivitas hulu, dengan otoritas penuh dan mandat langsung dari Presiden.

9 September 2026

DPR resmi tetapkan RUU Migas sebagai inisiatif dan percepat penyelesaian hingga Oktober 2026, dengan fokus utama pada bentuk dan posisi Badan Usaha Khusus (BUK) migas.

9 September 2026

Meski stok beras nasional tinggi, beras premium kemasan 5 kg sulit ditemukan di ritel modern karena ketidakselarasan harga eceran tertinggi dengan biaya produksi di hulu.

9 September 2026

Pemerintah mencapai 87,52% penetapan lahan pertanian berkelanjutan, melampaui target nasional, meski Banten dan Bali masih menghadapi tekanan alih fungsi sawah ke industri dan pariwisata.

9 September 2026