Hukum & Kriminal

Tim gabungan Polri, BNN, Bea Cukai, dan Polair berhasil menggagalkan penyelundupan 1 ton narkoba jenis ketamine di perairan Belawan, Sumatera Utara, dengan kapal yang telah diamankan di pelabuhan.

22 Oktober 2026

Komisi II DPR memastikan akan meninjau gugatan terkait syarat ijazah SMA bagi calon presiden dan wakil presiden yang diajukan ke MK dalam proses pembahasan RUU Pemilu.

22 Oktober 2026

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat akan menggelar sidang perdana kasus pemerasan dan gratifikasi terkait izin tinggal WNA, dengan eks Wamen Imigrasi Silmy Karim sebagai terdakwa utama.

22 Oktober 2026

KPK menyatakan Nusron Wahid tidak dapat dicegah ke luar negeri karena masih berstatus saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan HGB dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN.

22 Oktober 2026

KPK menegaskan penolakan terhadap usulan yang menghapus unsur kerugian negara dari definisi korupsi, menilai hal itu penting untuk menangani modus korupsi modern.

21 Oktober 2026

Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan, termasuk pembekuan izin dan paksaan pemulihan ekosistem bagi enam perusahaan di Kalimantan.

21 Oktober 2026

Polri menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan, termasuk tiga perusahaan asing, dengan 98 kasus korporasi kini masuk tahap penyidikan.

21 Oktober 2026

Enam orang telah diamankan polisi terkait penembakan anggota ormas yang tewas di Tanjung Morawa, Deli Serdang, sementara pelaku utama masih dalam pengejaran.

21 Oktober 2026

Menteri Hukum menegaskan rencana pengaturan kebakaran hutan dan lahan sebagai terorisme ekologi dalam kerangka perundang-undangan nasional.

21 Oktober 2026

Bupati Pati nonaktif Sudewo dijatuhi hukuman delapan tahun enam bulan penjara atas kasus korupsi proyek di Kemenhub dan pemerasan jabatan desa, putusan dibacakan di Pengadilan Tipikor Semarang.

21 Oktober 2026

Pemerintah membuka kemungkinan merevisi undang-undang untuk mengatasi karhutla sebagai terorisme ekologi, berdasarkan arahan presiden yang menekankan seriusnya dampak lingkungan dan kemanusiaan dari pembakaran hutan dan lahan.

21 Oktober 2026

Bank Indonesia menegaskan tindakan tegas terhadap penyedia jasa pembayaran yang menyalahgunakan QRIS untuk transaksi ilegal, termasuk judi online, dengan penegakan aturan mulai dari verifikasi hingga pencabutan izin.

21 Oktober 2026

Wamendagri menekankan bahwa pemberantasan korupsi kepala daerah tidak cukup hanya lewat OTT, melainkan harus diperkuat sejak tahap awal melalui edukasi dan reformasi sistem politik.

21 Oktober 2026

Operasi penangkapan massal melibatkan mantan pejabat keuangan dan eksekutif dana, menyusul tuduhan manipulasi pasar yang merugikan 455 ribu investor.

21 Oktober 2026

Demonstrasi antipemerintah di Tirana berlanjut dengan kekerasan masif, menewaskan ratusan orang, sementara Perdana Menteri Edi Rama menyalahkan campur tangan asing dalam gelombang protes.

21 Oktober 2026

Bank Indonesia ancam cabut izin merchant dan penyedia jasa pembayaran yang memfasilitasi transaksi ilegal seperti judi online, demi menjaga integritas ekosistem QRIS.

21 Oktober 2026

Sarwendah memilih fokus pada proses hukum hak asuh anak di PN Jaksel, meski terjerat laporan pencemaran nama baik dari Ruben Onsu terkait unggahan rekaman video call.

21 Oktober 2026

Seorang pria berusia 24 tahun ditangkap di Clearwater, Kansas, setelah mengancam akan menembak Presiden AS Donald Trump dalam acara kampanye, berdasarkan komentar viral di media sosial.

21 Oktober 2026

Bharada Andika Rahmadani resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana atas penembakan yang menewaskan Bharatu Laurentius Valdo Fernandez Lewai di Markas Ditpoludara, Pondok Cabe, Tangsel.

21 Oktober 2026

KPK tidak dapat menerapkan pencekalan terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid karena statusnya hanya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan HGB.

21 Oktober 2026

Ombudsman RI mengidentifikasi titik rawan maladministrasi di sektor pertanahan dan penanganan bencana yang berpotensi memicu korupsi, dengan fokus pada enam kantor pertanahan dan proses pascabencana di NTT.

21 Oktober 2026